Periode Chief RA : Sertifikasi Ponsel Internasional Kini Berlaku Di Indonesia

Permudah birokrasi

Percepatan perkembangan perangkat teknologi di Indonesia didorong semasa kepemimpinan Rudiantara sebagai Menkominfo. Ponsel-ponsel keluaran merek global (global brand) sering kali terlambat untuk beredar di Indonesia karena terkendala proses sertifikasi telepon seluler memakan waktu yang lama hingga mencapai 2 bulan. Padahal selama waktu tersebut, banyak terjadi pengembangan perangkat sehingga selama setahun bisa meluncurkan beberapa ponsel baru.

Mengatasi kondisi tersebut, penyederhanaan proses perizinan dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk memotong birokrasi yang panjang. Rudiantara menjelaskan bahwa merek global tidak perlu mengajukan uji lab di Indonesia, cukup dengan melampirkan test report bahwa produk tersebut telah memenuhi standar internasional. Uji sampling dilakukan unttuk produk yang diedarkan tersebut.

Apabila dari pengecekan ditemukan perangkat sudah memenuhi standar nasional maka sertifikat langsung diterbitkan. Namun jika adanya perbedaan dengan yang tercantum pada surat pernyataan yang dilaporkan, maka akan langsung dikenakan sanksi. Selain itu, jika perusahaan mengajukan sertifikat ponsel tetapi tidak melampirkan laporan pengujian yang telah memenuhi standar internasional, maka perlu dilakukan pengujian terlebih dahulu di laboratorim yang berada di Indonesia.

Standar nasional yang diuji untuk memenuhi sertifikasi antara lain daya yang dibutuhkan untuk suatu perangkat bekerja, frekuensi telekomunikasi yang digunakan, emisi spurious (emisi liar), dan electromagnetic compatibility (EMC). Selain itu pengujian terhadap Tingkat Komponen Dalam Negeri pun diuji sebagai syarat produk dapat beredar di Indonesia.

Penghapusan proses sertifikasi terkait pengujian perangkat ponsel tetap sesuai Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2000 tentang penyelenggaraan telekomunikasi, tetapi hanya teknis tata cara pengujiannya saja yang diatur Kemenkominfo melalui Peraturan Menteri (Permen) yang dikeluarkan Rudiantara guna mempermudah proses birokrasi yang selama ini jadi penghambat lambatnya produk global masuk ke dalam negeri.

“Proses baru ini menghilangkan proses yang tidak diperlukan yang bisa menambah biaya dan waktu. Penyederhanaan ini akan memperlancar arus teknologi yang masuk sehingga masyarakat lebih diuntungkan.” Ujar Rudiantara.

Menteri yang memiliki latar belakang panjang di bidang telekomunikasi ini menyadari dengan penyederhanaan tersebut, masyarakat akan lebih cepat merasakan sentuhan teknologi terbaru yang lebih bermanfaat sehingga mempercepat perkembangan perekonomian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *