TKDN : Kebangkitan Komponen Nasional

TKDN dan Dampaknya

Keberhasilan yang tercatat semasa kepemimpinan Rudiantara di Kementrian Komunikasi dan Informasi bukan hanya mewujudknan proyek Palapa Ring yang hampir 2 dekade tidak dijalankan dan refarming ke jaringan 4G, tetapi dengan mengeluarkan aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada perangkat komunikasi 4G/LTE. Aturan ini mewajibkan para produsen telekomunikasi seperti smartpohone menjadikan sebagian perangkatnya buatan Indonesia.

Kebijakan ini ditujukan unttuk meningkatkan value bangsa Indonesia sehingga tumbuhnya produksi dengan komponen local dalam industry ponsel dalam negeri. Selama ini kondisi komponen local masih belum dapat bersaing dengan vendor global. Dengan aturan ini, defisit perdagangan yang timbul akibat banyaknya komponen impor yang masuk ke dalam negeri seperti saat era 3G yang tidak ada regulasi membatasi komponen yang masuk sehingga menggerus nilai tanpa memberi dampak bagi industri di Indonesia.

Kebijakan ini dirancang antara Kementrian Komunikasi dan Informasi, Kementrian Perdagangan, dan Kementrian Perindustrian terdapat beberapa rincian pokok pemenuhan skema TKDN untuk perangkat keras (aspek manufaktur) dan perangkat lunak (aplikasi) minimal 30% sejak Januari 2017.

Selama ini Indonesia dikenal sebagai pasar besar dalam industri telepon seluler, hal itu terbukti dengan tingginya angka impor telepon seluler sebesar 60 juta unit di tahun 2014. Melalui TKDN perputaran ekonomi dalam negeri pun dapat meningkat dan penyerapan tenaga kerja.

Rudiantara Membela Kepentingan Bangsa

Ini menjadi bentuk keberpihakan Chief RA kepada kepentingan bangsa dengan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. Rudiantara menjelaskan “Ditolaknya ponsel 4G yang masuk ke Indonesia tanpa tingkat kandungan dalam negeri, sehingga bisnis 4G hanya dinikmati asing. Kalau tidak memenuhi syarat, tidak boleh jualan di Indonesia.”

Meski sempat terjadi penolakan pihak asing atas berlakunya aturan TKDN ini, pemerintah khususnya kementerian yang dipimpinya tetap menjalankan kebijakan tersebut. Dalam kesempatan berbeda, pria kelahiran Bogor, 3 Mei 1959 itu menegaskan “Silahkan saja protes, kalau kita tidak melakukan apa-apa itu adalah pembiaran. Setiap tahun terjadi defisit neraca perdagangan sebesar US$ 3 miliar pertahun. Oleh karena itu, pemerintah tidak akan membiarkan defisit neraca perdagangan tersebut.”

Di masa kini, pejabat seperti Chief RA adalah idaman publik yang berani memperjuangkan kepentingan bangsa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *