Pemerintah wajib hadir melindungi masyarakat dalam platform streaming di Indonesia

Pertumbuahan Internet di Indonesia sangat cepat dan juga sangat tinggi, dari data APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) penetrasi pengguna internet di Indonesia adalah 64,8%, dan jumlah pengguna internet Indonesia 171,17 juta orang. Ini menunjukan banyak potensi yang akan tumbuh melalui internet. ini seolah menjadi kue yang kian di perebutkan oleh pemasar produk dari berbagai sektor bisnis.

Oleh karena itu sudah seharusnya dari berbagai kalangan, institusi pemerintah / swasta dan juga masyarakat yang tidak cerdas dalam mengelola konten kreatif akan di tinggalkan dan dilupakan oleh khalayak ramai. Terutama dalam konten yang berbasis visual atau video. Dari hasil Studi yang dilakukan oleh Cisco menyebutkan bahwa, pada 2022 nanti sekitar 82 persen konten akan berbentuk video. Dan berdasarkan data dari Hubspot, 67% audiens menyatakan bahwa mereka menonton video yang disajikan ketimbang teks atau fotonya. Maka berdasarkan data itu, penyajian konten berbentuk video akan dapat memperbesar peluang untuk menarik perhatian netizen.

Dari data ini masyarakat kedepannya konten video yang paling di minati masyarakat. Tetapi permasalahan dari Indonesia adalah belum adanya payung hukum bisa mengawasi konten visual, terutama yang berbasiskan internet seperti : Facebook, Youtube, Netflix, HOOQ dan lain-lain. Banyak orang di internet lebih suka menonton layanan berbasis video, sebagai contoh youtube, yang berbahaya jika tidak diawasi karena banyak yang menonton dari konten-konten tersebut adalah anak millennial.

Walaupun wewenang pemerintah hanya sebatas aturan penyiaran televisi dan radio dalam jangkauan frekuensi, sehingga tak masuk konten media digital. Dari hal ini seharusnya ada perubahan dari regulasi yang seharusnya mengikuti perkembangan di era digital saat ini, seperti revisi UU nomor 32 tahun 2002 yang harus ada tentang pengawasan media lainnya.

Platform streaming adalah layanan alternative bagi masyarakat, tetapi juga pemerintah wajib untuk melindungi masyarakat dari konten-konten negative yang di tampilkan oleh platform streaming tersebut. Karena ini untuk melindungi keberlansungan mental dari anak-anak di Indonesia. Dan yang selanjutnya platform streaming memang berbeda dengan layanan TV Swasta yang memakai frekuensi public untuk penyiaran, Jika platform streaming berbayar itu pun juga seharusnya tidak lepas dari pengendalian atau pengawasan pemerintah untuk melindungi konten-konten negative dan merusak NKRI.

Pemerintah harus hadir untuk mengawasi konten-konten negative yang bisa merusak mental anak-anak Indonesia. Ini bukan menjadi mengkebiri kreatifitas anak-anak Indonesia. Karena focus utama dari pemerintah adalah meningkatkan SDM anak-anak bangsa, oleh karena itu butuh preaturan atau regulasi yang bisa mengawasi dan juga melindungi masyarakat di konten yangbberada di platform streaming.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *