Asosiasi Berkumpul Mendiskusikan OTT (Over The Top)

Pasar Over The Top (OTT), atau layanan dengan konten berupa data, informasi atau multimedia yang berjalan melalui jaringan internet semakin berkembang, pengguna di Indonesia sudah menganggap OTT bagian dari kehidupan, alhasil keberadaan layanan ini adalah suatu keniscayaan.

Pada acara webinar Sobat Cyber Indonesia yang bertema OTT : FOE or FRIEND, dihadiri oleh Dian Rachmawan selaku Ketua Dewan Pengawas ASKITEL, Jamalul Izza selaku Ketua Umum APJII, Jhon Salim selaku dari APJATEL, Sutrisman selaku Direktur Eksekutif ATSI, Kamilov Sagala selaku Direktur LPPMII dan Alex Budiyanto selaku Ketua Umum ACCI. (Jumat, 25/09/2020)

Dian Rahcmawan, Ketua Dewan Pengawas ASKITEL mengatakan Kerangka regulasi OTT asing, OTT (Over The Top) merupakan elemen penting OTT dimana menjadi penghubung antara konsumen dan operator, OTT ini dapat mempengaruhi pendapatan Negara jika operator terus melakukan investasi jaringan di wilayah NKRI.

“Sangat disayangkan OTT sendiri belum memiliki legalitas hukum yang sah, sehingga dapat memicu terjadinya tindak kriminal seperti kebocoran data data penting, tetapi dari belum ada nya legalitas ini lah menjadi sebuah peluang baru untuk mengembangkan OTT yang layak diterapkan di Negara ini, selain dari pegaruh wilayan NKRI pada dasarnya ke berhasilan internet bergantung pada hubungan antar jaringan yang andal, efisien, dan hemat biaya tidak hanya peran operator tetapi dukungan dari konsumen juga ikut memengaruhi,” Ujar Dian

Dian Rachmawan menambahkan regulator yang benar benar mengembangkan sangat membantu operator dalam membangun jaringan NKRI, publik awareness pula sangat diperlukan untuk membina masyarakat guna dapat bersaing dikemudian hari dengan Negara asing. Network element yang dibutuhkan akan diperbaiki agar lebih memuaskan dikemudian hari, disesuaikan berdasarkan kondisi wilayah secara financial.

Sutrisman, Direktur Eksekutif ATSI mengatakan beberapa pemain OTT saat ini menyediakan layanan yang sama dengan penyelenggara telekomunikasi. Padahal, dahulu untuk bisa menyelenggarakan layanan seperti operator seluler butuh syarat yang harus dipenuhi.
“pelayanan yang baik dengan kesinambungan antara konsumen dan produsen, didukung oleh legalitas hukum yang menunjang , pemerintah menetapkan tarif berdasarkan formula disesuaikan dengan kondisi daerah nya masing masing.” Ujar Sutrisman

Maka itu, “pilihan itu terdapat pada pelanggan, dari pemerintah ataupun dari mitra kerja yang bekerja sama sudah merundingkan operator khususnya di daerah timur, dari pemerintah sendiri sudah berkoordinasi dengan kominfo dan pihak-pihak terkait atas tersedianya jaringan di daerah timur, yang telah menargetkan pembangunan infrastruktur di sana, menyediakan jasa telekomunikasi diseluruh Indonesia dengan pelayanan yang baik.” Tambahnya

Jamalul Izza, Ketua Umum APJII mengatakan OTT dalam Ekosistem Digital, ekosistem yang dimaksud disini adalah alat, jaringan, dan aplikasi yang membentuk transformasi digital, didalam devices (alat) OTT sendiri dipercaya dapat mempengaruhi daya saing perangkat yang ada, sedangkan untuk network dengan meningkatnya penggunaan OTT memicu defisit pada transaksi berjalan. Dengan populasi mayoritas menggunakan OTT asing berdampak pada mata rantai yang keluar dari Indonesia. Dari sini prinsip yang digunakan oleh OTT memungkinkan pemain terbaik untuk mencapai puncak dengan mengorban kan yang lain nya.

Bagi APJII, ada langkah ideal yang bisa diterapkan, Jamalul Izza menjelaskan opsi ideal sekaligus strategis itu ialah beradaptasi dan bersinergi dengan OTT asing tersebut, dengan mengupayakan kondisi dengan menyertakan prasyaratan komersil dalam indsutri OTT.

“Itu ada fair revenue distribution diantara para pihak, saling menguntungkan semua, level playing field yang sama, dan kedaulatan data. Bagi OTT asing wajib tersambung ke Indonesia Internet eXchange (IX) sebagai lalulintas informasi nasional, Langkah itu ujung-ujungnya juga sebagai kedaulatan data Indonesia, Ini harus kita jaga, di sini data dari tanah air wajib tersambung ke IX, ujung-ujungnya akhirnya juga mengenai perlindungan data pribadi, akhirnya pasti ke sana,” Tambahnya

Jamalul Izza, Ketua Umum APJII juga mengatakan bahwa “kita sekarang sedang mencoba meramu sebuah konsep yang bagus, berisi tentang bagaimana antisipasi agar nanti menjadi sebuah terobosan baru, didukung dengan link yang cukup luas, dan juga data center, dapat dimanfaatkan pada beberapa tempat mengenai kondisi yang terjadi, ini merupakan sebuah tantangan yang cukup besar untuk kita semuanya.”

Beliau menambahkan beberapa daerah yang memang menjadi konsen, terutama daerah yang berada dipinggir dan juga daerah-daerah yang tidak masuk 3T, dengan catatan kondisi mereka juga tertinggal, sebuah program yang dirancang, yang dinamakan desa internet mandiri merupakan program di desa-desa yang memang sama sekali tidak tercover oleh data. maka ini merupakan sebuah jembatan agar daerah daerah dapat tercover oleh data. Dengan bekerjasama antara bumdes dengan teman-teman operator jaringan. ini merupakan sebuah konsen sampai semua daerah di Indonesia dapat tercover dengan internet.
“tidak hanya mitra tetapi pemerintah dan factor pendukung lainnya harus memiliki kesinambungan untuk mewujudkan tujuan bersama.” Tutupnya

John Salim, APJATEL mengatakan OTT yang perlu diregulasi kembali dengan menyesuaikan nya dengan apa yang ada di lapangan, regulasi abjatel yang sudah cukup ketat, berdampak pada pebisnis, menimbulkan kendala yang mempengaruhi bisnis mereka, digaris bawahi di bidang infrastruktur telekomunikasi yang tidak dijadikan objek vital, perlunya penekanan secara hukum untuk aset aset infrastruktur telekomunikasi yang dimiliki khusus nya dilapangan, Selain itu penekanan terhadap perlindungan dari subjek atau data dari si pemiik data tersebut.

“dengan data yang dimiliki dapat menjadi tahapan awal pemerataan jaringan, dimana itu merupakan digital carrier sebagai digital practice.” Ujarnya

Maka itu, APJATEL mengharapkan regulasi yang baik untuk menunjang, baik itu infrastuktur dan hal hal lainnya guna perkembangan yang jauh lebih baik. Dengan pemerintah sebagai wasit untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

Alex Budyanto, Ketua Umum ACCI mengatakan regulasi yang baik perlu dimanfaatkan untuk NKRI, tidak hanya sebagai pasar yang mewadahi pemain asing, dengan adanya regulasi yang baik dapat mencegah ketimpangan antara Indonesia dan Pemain asing,

Alex juga menambahkan investasi yang ditanam oleh investor asing perlu dikendalikan oleh kebijakan pemerintah, agar dikemudian hari dapat terkontrol saat bebrapa hal yang tidak diinginkan terjadi.”

“Mari bekerjasama untuk Indonesia yang lebih baik.” Tutupnya

Kamilov sagala, Direktur LPPMII mengatakan Dari segi hukum OTT ini merupakan titik merah dimana ini merupakan uang yang besar, sedangkan diberbagai daerah ini merupakan titik abu abu yang sangat disayangkan masih dipertahankan. Dengan ada nya kekuatan hukum yang baik membuat tidak hanya Negara asing yangmendapatkan keuntungan tapi juga Negara Indonesia, tidak hanya menjadi penonton tetapi memiliki peran yang di perlukan.

Kamilov menambahkan Setiap asosiasi memiliki peran nya masing masing guna memperluas pandnagan, bergerak bersama untuk mencapai tujuan. Asosiasi memiliki kapasiti untuk menjadikan asosiasi solid dan kuat, masyarakat akan membutuhkan asosiasi apabila sosialisasi tersebut benar-benar mewakili suara masyarakat melindungi pengguna pengguna tersebut.teman-teman asosiasi harus merundingkan kembali membuat suatu proposal yang kuat dan solid kembali lagi disampaikan kepada pemerintah dari pemerintah ini dikaji lagi di baik itu pemerintahan daerah ataupun pemerintah pusat yang harus memiliki kesinambungan antara keduanya. (Bams)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *