Hal Tepenting Jika RUU PDP di Sahkan

Oleh : Al Akbar Rahmadillah (Founder Sobat Cyber Indonesia)

Presiden Melalui Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menyerahkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Melaui Surat Presiden No. R-05/Pres/01/2020 (4/2).

RUU PDP ini akan menjadi standar pengaturan nasional tentang perlindungan data pribadi ,baik data pribadi yang berada di Indonesia ataupun data pribadi warga negara Indonesia yang berada di Luar negeri.

Saat ini Indonesia memang begitu sangat membutuhkan perlindungan terhadap data pribadi,Yang sekarang ini telah banyak salah gunakan.

Tentunya hal ini harus disambut dengan baik,namun apabila RUU PDP ini di sahkan,harus adanya edukasi literasi perlindungan data pribadi kepada masyarakat . dikarenakan banyak point penting yang harus disampaikan kepada masyarakat.

Karena didalamnya ada sanksi-sanksi terkait pidana yang sangat berat berupa ancaman penjara minimal 2 tahun penjara dan denda minimal 20 miliar dan sanksi tersebut tidak hanya mengena pada lembaga atau organisasi namun mengena juga pada individu.

Draft final RUU PDP yang memuat 15 bab dan 72 pasal, salah satu hukuman terberat diberlakukan untuk individu yang secara sengaja menyalahgunakan data pribadi orang lain untuk keperluan yang melawan hukum,

Sebagaimana tertuang dalam Bab XIII Pasal 61 ayat 3. Ancaman pidana untuk perbuatan semacam ini adalah denda paling banyak Rp 70 miliar, atau pidana penjara paling lama 7 tahun.

Pasal yang sama memuat ketentuan pidana untuk pencurian data pribadi, yakni orang yang sengaja memperoleh atau mengumpulkan data pribadi bukan miliknya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Ancaman pidananya, berdasarkan Pasal 61 ayat 1, adalah denda maksimal Rp 50 miliar atau penjara paling lama 5 tahun.

Sementara itu, orang yang dengan sengaja menyebarkan data pribadi yang bukan miliknya dapat menerima pidana penjara hingga 2 tahun atay denda paling banyak Rp 20 miliar.

Lebih lanjut, pasal 64 ayat 1 memuat ketentuan untuk pelanggaran berupa pemalsuan data pribadi untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Ancaman pidananya penjara hingga 6 tahun atau denda maksimal Rp 60 miliar.

Kemudian, di ayat berikutnya, penjualan atau pembelian data pribadi diancam pidana penjara hingga 5 tahun atau denda hingga Rp 50 miliar.

Di samping pidana-pidana di atas, pelanggar juga bisa dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/ atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian.

Tentunya edukasi mengenai RUU PDP ini sangat penting untuk masyarakat,agar terhindar dari sanksi tersebut. Karena menurut Survei Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2018 penetrasi pengguna internet di Indonesia mencapai 171,17 Juta Jiwa atau 64,8% dari jumlah penduduk di Indonesia.

Data tersebut menunjukan bahwa perlindungan data pribadi sangat dibutuhkan namun harus disertai dengan edukasi literasi perlindungan data pribadi kepada masyarakata secara masif.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *