Melihat Potensi NETFLIX di Indonesia

Netflix adalah perusahaan digital layan streaming film yang peroperasi sejak 2016 silam,kini jumlah pengguna Netflix di Indonesia sendiri mencapai angka 900 ribu pengguna,menunjukan peningkatan jumlah pengguna yang sangat signifikan dari sejak awal beroprasi.

Lalu bagaimana potensi Netflix di Indonesia??

Faktanya Sejak beroperasi di Indonesia, Netflix, perusahaan digital layanan streaming film belum pernah membayar pajak. Padahal, potensi pajak yang diperoleh dari Netflix mestinya cukup besar.
Sebagai gambaran, berdasarkan data Netflix, hingga tahun 2020 total pengguna layanan streaming berbayar ini mencapai 900 ribu.

Hitung-hitungan kasar dengan menggunakan asumsi tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% dan dengan asumsi tarif berlangganan paling murah Netflix saat ini sebesar Rp 50.000 per bulan, maka potensi PPN yang dibayarkan Netflix kepada negara mencapai Rp 4,5 Miliyar per tahun.
Jumlah pajak tersebut bisa lebih tinggi jika menggunakan tarif termahal atau Netflix Premium yang senilai Rp 169.000 per bulan. Tentu, beda negara beda pula tarif PPN-nya.

Sumber : www.statista.com

Dalam pemahaman global, Netflix merupakan jenis perusahaan over the top (OTT) atau perusahaan layanan dengan konten berupa data, informasi atau multimedia yang berjalan melalui jaringan internet. Ada dua skema pemajakan dalam OTT yakni physical presence dan significant presence.
NNetflix masuk kategori significant presence. Indonesia sendiri belum memiliki payung hukum yang kuat untuk menarik pajak dari Netflix. Sebab, pemerintah saat ini hanya bisa memajaki perusahaan OTT yang masuk ke golongan physical presence atau Badan Usaha Tetap (BUT).


Meski demikian, lewat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pemerintah saat ini tengah menyiapkan aturan yang mengubah prinsip perusahaan OTT menjadi significant presence.

Artinya, selama perusahaan tersebut memiliki manfaat ekonomi atas barang/jasa di Indonesia maka harus patuh terhadap perpajakan. Beleid tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Ekonomi atau sering disebut Omnibus Law Perpajakan. bidang yang berhubungan dengan pemajakan atas perdagangan sistem elektronik, pemerintah akan menyampaikan bahwa subjek pajak luar negeri seperti Netflix dan yang lain-lain, yang selama ini merupakan subjek pajak luar negeri, dapat memungut dan menyetor dan melaporkan PPN-nya.

Jadi, walaupun mereka tidak beroperasi, tidak berada di Indonesia, namun dia memiliki aktivitas yang menghasilkan pendapatan di Indonesia, mereka tetap bisa dan menjadi subjek pajak luar negeri yang memiliki kewenangan untuk memungut dan kemudian menyetor dan melaporkan kepada otoritas pajak di Indonesia.

Perlahan, otoritas pajak nantinya akan memberlakukan pungutan pajak berupa PPN untuk Netflix perusahaan OTT lainnya yang tidak bernaung di Indonesia.

Mengingat dalam satu dekade ke belakang, tidak hanya Netflix banyak perusahaan digital global yang memetik manfaat ekonomi dari Indonesia sebut saja Spotify.
Selain itu, dalam Omnibus Law Perpajakan, pemerintah akan meminta Netflix untuk menunjuk pihak persepsi yang bertanggung jawab atas kegiatannya yang berhubungan dengan pasar dalam negeri.

Sayangnya, dalam skema Omnibus Law pajak yang dikenakan hanya PPN. Padahal potensi dari Pajak Penghasilan (PPh) Badan Netflix tak kalah menggiurkan.

Data pelanggan inilah, nilai besar. Sebab, dari pengolahan data tersebut, Netflix bisa menjualnya ke pihak lain atau meneropong kebiasaan pelanggan dalam menonton film. Big data ini yang juga berpolemik, nilainya besar. Kalau pun dikenai pajak, hal itu akan dibebani pada pelanggannya bukan pada Netflix. Maka perlu strategi taktis juga untuk mengisi kekosongan regulasi ini.

Netflix diestimasi telah merugikan negara sebesar Rp 629,74 miliar karena ketiadaan BUT Netflix.
Angka tersebut didapatkan dengan asumsi ping konservatif di mana sebesar 481.450 orang berlangganan paket termurah Netflix. Dengan perhitungan tersebut, Netflix meraup Rp 52,48 miliar per bulan.

Nah Indonesia merugi sekitar Rp 600 miliar. Uang sebesar itu bahkan mungkin tidak meluncur ke Netflix langsung tetapi ke anak usahanya berupa pengolahan data di Belanda, yakni Netflix International B.V.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *