Urgensi UU Pelindungan Data Pribadi untuk kedaulatan bangsa Indonesia

Sebanyak 279 juta data penduduk Indonesia diduga bocor dan dijual di forum peretas Raid Forums pada 12 Mei 2021. data itu diunggah oleh akun bernama kotz. Dalam deskripsinya, data yang dimilikinya itu terdiri dari nama lengkap, KTP, nomor telepon, email, NID, dan alamat. Akun itu juga memberikan 1 juta data sampel secara gratis untuk diuji dari 279 juta data yang tersedia. Bahkan, akun itu menyebut ada 20 juta data foto pribadi di dalam data yang dimilikinya itu. data pribadi yang diduga bocor tersebut disebut diambil dari situs bpjs-kesehatan.go.id.

Dalam hal indikasi kebocoran data ini kami melihat urgensi UU Pelindungan data pribadi yang memang harus segera di rampungkan di DPR. Karena Indonesia sudah harus bisa melindungi kedaulatan data dan juga menjaga data dari setiap warganegara Indonesia seperti yang di amanatkan dalam  alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Yang menyebutkan Pemerintah Negara Indonesia mempunyai kewajiban konstitusional melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kami mendorong agar DPR-RI agar secepatnya menyelesaikan UU Pelindungan Data Pribadi. Karena Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Berbagai macam permasalahan di atas menuntut pemerintah Indonesia untuk melindungi masyarakat dan mengatur masalah perlindungan atas data pribadi dan menyiapkan berbagai bentuk perlindungan hukum.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 juga telah ditentukan bahwa untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing harus meningkatkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satunya melalui peraturan yang terkait dengan privasi. Dan kami juga mendorong dalam UU Pelindungan Data pribadi harus di Bentuk otoritas independen yang memberikan fungsi pengawasan terkait pelindungan data.Kami juga melihat indikasi kebocoran data pribadi ini adalah data sensitif data-data sensitif seperti NIK dan KK. Sebab, dari sanalah data sensitif tersebut kemungkinan disalahgunakan oknum tak bertanggung jawab.

Ditulis Oleh

Al Akbar Rahmadillah (Founder Sobat Cyber Indonesia)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *