Wakil Ketua ATVSI : ASO (Analog Switch Off) Lebih Cepat Lebih Baik

Digitalisasi nasional ini sangat penting apalagi Tengah covid karena kita melihat atau ekonomi Indonesia ini sekarang bisa dilihat dari digital Bagaimana skema dan juga tantangan potensi yang bisa menguntungkan. Digital distrupsion mengharuskan migrasi kesistem penyiaran terestrial digital guna menghasilkan efisiensi industri dan peningkatan kualitas layanan penyiaran untuk kepentingan publik.

Pada acara Webinar Sobat Cyber Indonesia dengan tema Mengawal Potensi dan Tantangan Digitalisasi Nasional Dalam RUU Cipta Kerja yang dihadiri oleh Dave Lakosono Selaku Anggota Komisi 1 DPR RI, Geryantika Kurnia Selaku Direktur Penyiaran Ditjen PPI Kemkominfo RI, Don Bosco Selamun Selaku Wakil Ketua ATVSI, Eris Munandar Selaku Ketua Umum ATSDI dan Sutrisman Selaku Direktur Eksekutif ATSI dipandu oleh Founder Sobat Cyber Indonesia Al Akbar Rahmadillah melalui Live Streaming Youtube Sobat Cyber Indonesia Official. Jumat (24/07/2020)

Geryantika Kurnia selaku Direktur Penyiaran Ditjen PPI Kemkominfo RI mengatakan 2011 – 2019 kita sudah mulai melauncing imigrasi analog ke digital, regulasi nya disusun bersama dengan industri, industri sudah sepakat 2018 sudah berjalan tapi ternyata temen-temen industri juga yang menggagalkan digital ini.

Digital Dividen merupakan frekuensi yang didapat dari perubahan penyiaran TV analog ke Digital yang ada di 700 MHz. Saat ini, Kementerian melakukan simulcast atau penyiaran TV analog dan digital secara bersaman agar masyarakat terbiasa.Pita frekuensi 700 MHz merupakan pita frekuensi emas untuk peningkatan internet broadband. dengan digitalisasi penyiaran televisi, maka dari 328 MHz yang saat ini seluruhnya digunakan untuk siaran televisi analog, akan dihasilkan efisiensi spektrum diigital dividen sebesar 112 MHz (90 MHz yang digunakan) untuk internet broadband. “target kominfo 2024 itu perlu 2.047 MHz, kemarin pada tahun 2014 sampai dengan 2019 sudah 546 MHz. target yang tersisa masih 1882 MHz.” Tambahnya.

Penundaan ASO akan berdampak pada efisiensi industri penyiaran yang berkepanjangan dan kehilangan momentum daya saing ekonomi digital, tertinggal dengan negara – negara tetangga dalam memanfaatkan internet broadband 5G. Regulasi teknis transisi ke ASO yaitu: Tarif sewa slot siaran, Quality of service, penomoran, SOP penyesuaian izin, insentif, killer content, set-top-box, lain-lain.

“sinergisitas antara omnibuslaw & RUU, Prioritas untuk penyelamatan dan kemajuan ekonomi Indonesia, menjadi UU yang memiliki visi kedepan terutama menuju 2045 dan mempersiapkan digitalisasi & literasinya kepada masyarakat indonesia.” Ungkap Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono.

Di ungkapkannya, Pemerintah wajib membuat lembaga rating, apakah itu dari BUMN atau dari Stafsus RI jadi LPP yang diatur dalam UU penyiaran.
Penataan frekuensi dari analog switch ke digital harus diutamakan di dalam Revisi UU penyiaran maupun Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Hal Ini dikarenakan spektrum frekuensi adalah sumber daya alam yang terbatas yang mempunyai nilai strategis dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan dikuasai oleh negara.

Don Bosco Selamun selaku wakil ketua ATVSI Menegaskan Digitalisasi ini sudah menjadi keharusan, orang sudah sadar ini keharusan teknologi, suka tidak suka tidak bisa ditunda. “penonton televisi sudah mulai turun dan penonton youtube sudah mulai naik dari soal-soal ini akhirnya kemudian kita tidak bisa lagi menunggu lama. ATVSI sudah sepakat digitalisasi tidak bisa ditolak dan tidak bisa di elag, yang jadi soal dari ATVSI adalah perbedaan kapan ASO nya. METRO TV dan TRANS TV sudah setuju dengan pemerintah sebelum pemerintah bilang dengan 2 tahun ASO nya, tetapi teman-teman yang besar seperti teman dikelompok Emtek yang terdiri dari SCTV, INDOSIAR, O’CHANNEL, MNC dan I-NEWS dll lalu kelompok dari teman-teman di VIVA GROUP (TV-ONE dan ANTV) itu ASO nya 5 tahun. Cepat atau lambat gagasan pemerintah untuk ASO nya 2 tahun akan di ikuti” Tegasnya

Infrastruktur menjadi fokus utama pemerintah saat ini. layanan telekomunikasi menjadi sangat penting bagi seluruh masyarakat pada massa pandemi dan setelahnya. Direktur Eksekutif ATSI, Sutrisman mengatakan diperlukan model kolaborasi baru untuk pembangunan akses telekomunikasi diseluruh desa yang belum terjangkau 4G dan fixed broadband, baik inisiatif pemerintah maupun inisiatif para operator.

“Paling tidak kita butuh memang frekuensi 700 MHz. karena ada satu alokasi frekuensi yang tidak termanfaatkan karena munculya teknologi disisi penyiaran yang dialokasikan disitu. kalau itu bisa digunakan oleh industri teknologi penyiaran telekomunikasi paling tidak kita akan mengarahkan kesana dan alokasinya yang membutuhkan layanan internet dengan kualitas lebih baik dengan jangkauan yang lebih luas.” Tambahnya

Dalam acara webinar tersebut Eris Munandar selaku Ketua Umum ATSDI mengatakan Kalau pemerintah sudah menyiadakan payung hukum mari kita sama – sama mendukung payung hukum inilah yang diminta oleh kita.

Ketua Umum ATSDI Eris Munandar juga menegaskan mengenai masalah potensi-potensi peluang dan tantangan dari digitalisasi nasional ini, bagi ATSDI mari kita sama-sama untuk segera mengurangi proses diskusi ini dan mulai melangkah kan kaki terlebih dahulu untuk menuju digitalisasi penyiaran ini.


“bahwa ini adalah peluang di kita (ATSDI) peluang bagi kita di industri dan sepemilik industri di kita, jadi produk house bergeliat dan kreator juga bergeliat itu yang harusnya kita laksanakan, karena saya yakin para kreator-kreator luar biasa dan ini kita manfaatkan segera. dengan adanya RUU Cipta Kerja ini bisa lebih masuk ke ranah industri yang benar-benar sehingga kita pun bisa menghadirkan konten yang berkualitas bagi masyarakat” Tandasnya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *