Webinar : Optimalisasi Peraturan IMEI Dalam Memberantas Ponsel Ilegal

Dr. Ir. Ismail, M.T – Direktur Jenderal SDDPI Kominfo RI mengatakan IMEI ini di adakan untuk melindungi masyarakat, konektifity ke ruang digital merupakan hal yang sangat penting. Sedangkan perangkat merupakan mata rantai agar dapat berjalan dengan baik, selain jaringan dan yang lainnya, Dengan adanya pengendalian ini diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan perangkat yang detail, berkualitas, terjamin kualitas nya.

Dalam acara WEBINAR Dirgahayu Sobat Cyber Indonesia yang ke-3 th dengan tema “Optimalisasi Peraturan IMEI Dalam Memberantas Ponsel Ilegal” dengan dihadiri oleh Dr. Ir. Ismail, M.T selaku Direktur Jenderal SDDPI Kominfo RI, Nur Akbar dari Kominfo, Dini Hanggandari selaku Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kemenperin RI, Ojak Simon Manurung selaku Direktur Pengawasan Barang dan Jasa Kementerian Perdagangan RI, Uday Rayana selaku CEO Selular Media Group, dan Syaiful Hayat selaku Wakil Ketua APSI. (29/09/2020)

“Melindungi produsen dalam negri, menjaga Indonesia agar tidak masuk kedalam krisis nasional, akibat pandemic ini Indonesia harus mengurangi sebanyak mungkin import dan jika bisa eksport. System IMEI ini dapat membantu masyarakat agar mencegah terjadinya kehingan perangkat elektronik / handphone, memungkinkan untuk memblokir perangkat lunak tersebut. Mengurangi tingakat agresifitas pencurian handphone.” Ujar Ismail

Pencegahan kerugian Negara akibat barang Black Market, peraturan yang terus di rundingkan, investasi yang tidak sedikit, dengan system yang terus diuji coba, dengan tujuan untuk mencegah masyarakat untuk membeli perangkat yang tidak terdaftar.

Ismail menambahkan Tetapi dengan pencegahan ini memiliki efek psikologis tersendiri kepada masyarakat yang terdoktrin bahwasannya perangkat tersebut akan “terblokir”, padahal terblokir bukanlah kata yang tepat melainkan mencegah masyarakat membeli barang yang salah.

Terdapat proses adaptasi dengan penguatan peraturan terhadap proses implementasi ini. Tidak hanya hal ini tetapi turis dan barang barang asing juga di atur dalam peraturan ini. Harus ada kesinambungan antara semua operator, baik dari kemenperin , kemenkominfo, beacukai dan aspek lainnya untuk mendukung terwujudnya peraturan ini.

Dini Hanggandari – Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kementerian Perindustrian mengatakan Pengendalian ponsel illegal melalui IMEI. yang baik sedang diusahakan untuk membuat regulasi yang terbaik, namun memang peraturan yang masih “prematur” perlu di tinjau lebih lanjut. Pengendalian ponsel illegal melalui IMEI, tujuan control imei untuk menjaga keamanan Negara, salah satunya pemberantasan ponsel illegal. Terjadi peningkatan daya terik investasi. Meningkatnya pendapatan Negara berupa pajak. Menurunkan tindak kriminalitas., jumlah ponsel illegal yang besar menyebabkan kehilangan nya salah satu pendapatan Negara yang berbentuk pajak,

Pengendalian imei ini digunakan untuk menjaga, menjamin investasi yang telah ditanam kan diindonesia. Kemenperin sendiri memiliki program dengan mendaftarkan imei agar teregulasi dengan baik. Peraturan yang dikembangkan sesuai dengan keadaan saat ini. “TPP Produksi, kemenperin bekerja sama dengan kominfo sebelum beredar harus mendapatkan sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi, berdasarkan PerMenKominfo No.27. berdasarkan peraturan para pengusaha wajib memliki sertifikat PKDN, mendaftarkan perangkat kepada KeMenKominfo untuk mendapatkan srtifikat alat dan komunikasi.” ujar dina

TPP import harus memiliki ITE dari Kementrian Perdagangan, dengan mengajukan surat permohonan kepada Kemenperin. Apabila perangkat tersebut 4G harus memiliki sertifikat PKDN, 3 jenis yang diperhatikan adalah Software, Hardware, Inovation Ceter.

“Cara megetahui apakah IMEI tersebut sudah terdaftar atau belum yaitu dengan mengakses “*#06#“ , lalu akan muncul IMEI yang terdapat di alat elektronik, lalu dilanjutkan dengan mengakses laman web Kemenperin “imei.kemenperin.go.id”, setelah masuk akan muncul notifikasi apakah alat tersebut terdaftar atau tidak.” tambah dina

Sekarang berdasarkan permenperin 108 wajib memberikan realisasi dari tupoksi tersebut tetapi saat ini karena belum dapat terealisasikan maka tpp baik produksi ataupun import di masukkan kedalam share tetapi karena terlalu banyak share sendiri tidak dapat menampung hal tersebut, jadi solusi yang ditawarkan adalah Cleansing IMEI yang sudah tidak aktif lagi,.

“Diharapkan para pelaku usaha yang telah mengajukan TPP agar dapat melaporkan realisasi dari pengajuan tersebut, kepada kemenperin, kominfo, dan beacukai. Masalah lain yang ada adalah IMEI invailid tidak dapat dimasukkan ke dalam share dimana IMEI yang terdaftar tidak sinkron dengan TPP yang dilaporkan. Untuk saat ini Sejak tanggal 23 september KemenPerin belum dapat mengakses atau memasukkan TPP ke dalam share karena saat ini akses sedang ditutup oleh AKSI.” Tutup dina

Saat ini terdapat beberapa industry yang berkembang di Indonesia yaitu Electronic Manufacturing Service dan juga Self Manufacturing yang telah merilis beberapa brand yang mereka miliki sendiri. Untuk HKT yang beredar di Indonesia sendiri merupakan HKT yang tidak murni import tetapi dirakit di Indonesia, sedangkan untuk HKT import sendiri harus mealui tahap tahap yang sudah diberitahuan.

Masalah yang timbul adalah terkait TPP Produksi dan Impor yang merupakan rencana dan belum dirilis secara masal jadi yang diharapkan disini para pelaku usaha dapat memberikan realisasi terhadap TPP tersebut dengan memberikan fakta yang terjadi. Untuk kasus perangkat dengan operator okal yang tidak terdaftar IMEI, menjelaskan bahwa IMEI yang terdaftar dikemenperin adalah IMEI yang didaftarkan oleh produsen, untuk melakukan aktifasinya sendiri dapat mendaftarkan perangkat tersebut ke Beacukai untuk membayar pajak dan dapat didaftarkan didalam share.

Nur Akbar Said – KOMINFO mengatakan Sangat banyak lembaga yang mendapatkan manfaat dari kebijakan ini, kemenperin hal terkait peredaran ponsel illegal, perlindungan terhadap industry dalam segi kominfo menekan peredaran ponsel sub-standart atau dibawah standar, tujuannya untuk menjamin kualitas produk yang sampai kepada masyarakat, meningkatkan perlindungan kepada konsumen termasuk garansi yang dapat diberikan, meningkatkan perlindungan terhadap konsumen terkait pencurian perangkat elektronik. Diharapkan dari pengembangan system ini dapat mengukur data kehilangan terkait perangkat elektronik.

Manfaat agar mendapat jaminan garansi baik produk dalam negri ataupun luar negri, sehingga memaksa masyarakat untuk memakai produk dalam negri, selain itu agar dapat menyesuaikan tipe layanan seluler di Indonesia, menyumbang pajak Negara, dan terkait KOMINFO sendiri dengan menjaga industri telekomunikasi dari persaingan tidak sehat.

Dilihat dari sisi IMEI (Internasional Mobile Equipment Identity) dapat melihat TIC dari produk tersebut yang memungkinkan mengnali perangkat diproduksi oleh perusahaan mana dengan tipe perangkat apa yang terindentifikasi dari 8 angka pertama. Terkait IMEI illegal sendiri dari Sisi kemenperin harus terdaftar di TPP import dan Produksi, dari sisi kementrian keuangan harus terdaftar dalam pajak, dan dari sisi kominfo perangkat tersebut harus memenuhi persyaratan yang ada. Implementasi pengendalian IMEI di muat dalam CEIR (nasional IER) semua IMEI yang sudah dioprasikan akan dikelola oleh pemerintah atau kemenperin, dari sisi lain operator juga mengadakan EIR, sekaligus dengan CIR. “Diharapkan dengan kebijakan ini operator dapat berinfestasi dalam EIR sendiri. Dari sisi API sendiri memungkinkan beberapa aplikasi yang telah disiapkan untuk dikelola oleh Beacukai, juga melalui aplikasi yang sudah disiapkan oleh Beacukai. Secara system data IMEI akan langsung masuk kedalam share. Proses reporting sendiri tidak luput dari pengawasan dan pengendalian KOMINFO.” Ujar Akbar Said

“Peran K/L disini memiliki peran yang penting dan saling terhubung baik dari segi kominfo, Kemenperin, Kemendag, dan kementerian keuangan. Penting nya sosialisasi kepada masyarakat agar kebijakan ini dapat berjalan dengan baik. Timbulnya ekses juga tidak terus dilakukan perbaikan untuk memberikan improvement terhadap kegiatan pengendalian IMEI.”Tambahnya

Ojak Simon Manurung – Direktur Pengawasan Barang dan Jasa Kementerian Perdagangan mengatakan Dari lingkup kemendag sendiri merupakan pengawasan terhadap perangkat yang beredar, terdapat beberapa revisi untuk mendukung peraturan itu sendiri. Berkaitan dengan berlakunya IMEI, sudah nya di kondisikan kepada pemerintahan daerah, dan Sudahnya Sosialisasi kepada pedagang dan konsumen direktorat pengendalian konsumen direktorat barang beredar. Perdangan melalui online pun tidak luput dari pengawasan oleh kemendag, pengkoordinasian yang dilakukan terkait pengawasan baik secara online ataupun konvensional terkait sertifikaat , garansi dan terdaftar atau tidak nya IMEI yang teregistrasi, kominfo dan kemenperin juga memiliki peranan yang penting dalam pemberlakukan peraturan ini.

Karena program sejalan ini diminta agar konsumen dapat lebih teliti terhadap IMEI yang terdapat dalam kemasan. Melakukan Pengecekan, Pengujian, dan belaku juga pembelian secara online. “Kami juga sudah bekerjasama dengan asosiasi perdagangan / market place, terhadap pengawasan antara market place dan marchan ini, Untuk ponsel yang dijual secara online dapat meminta kepada marchan untuk mengetes atau meminta IMEI kepada marchan.” Tambah Ojak

Saat sudah masuk ke dalam ranah penindakan ketentuan petunjuk kartu garansi, jika tidak tervalidasi market chan wajib menarik produk dari peredaran dengan sanksi pencabutan izin usaha. Berlaku juga untuk label dengan sanksi yang sama. Merupakan sanksi administrative. Yang tidak menutup kemungkinan terkena sanksi pidana saat tidak memenuhi perjanjian label , dan peraturan , pencantuman IMEI, dan banyak lagi, dengan hukuman paling lambat 5 tahun kurungan dan denda 2 miliyar rupiah.

“Sosialisasi kepada konsumen dan para pelaku usaha, baik offline maupun online akan lebih dipetakan dengan pengawasan terkait . terkait manual kartu garansi, label, pencantuman IMEI, serta sanksi yang diberlakukan. Sosialisasi penting baik kepada masayarakat atau pun para pelaku usaha. Karena regulasi tentang Kewajiban Pencantuman IMEI cukup berdampak pada pelaku usaha mikro, sosialisasi merupakan gerbang awal yang memang dipelukan untuk masyarakat awam agar mengerti pentingnya pendaftaran IMEI tersebut baik secara manual ataupun tidak.” Ujar Ojak Simon Manurung

Uday Rayana – CEO Selular Media Group mengatakan Sebagai sebuah kebijakan baru yang sudah lama diharapkan, dengan proses yang didukung dengan kebijakan lain yang menyempurnakan peraturan tersebut.
“Negara kita sangat terlambat dalam penerapan IMEI.” Tambah Uday

Saat berbicara tentang optimalisasi, pengendalian secara offline jauh lebih mudah dibandingkan dengan online, disaat kebutuhan perangkat yang meningkat, para e-commers ini “kurang tersentuh”, bahkan cenderung tidak mengerti bagaiman treatment yang dapat diterapkan dalam e-commers, pasar e-commers merupakan target yang sangat “empuk” apabila tidak diantisipasi dari awal.

Untuk kapasitas sendiri kominfo dan lembaga lainnya dapat memprediksi, dapat mengacu pada data IDC, artinya IMEI sudah dapat terlihat, dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat. Sehingga itu merupakan fokus kita bersama.

“Peredaran ponsel BM sudah menjadi aware sendiri baik dari pemerintah ataupun pelaku usaha, Pemerintah yang memberikan gebrakan dengan pengadaan IMEI ini merupakan tindakan yang sangat berani tetapi semua tetap harus terkoordinasi dengan baik untuk mewujudkan tujuan yang diharapkan.” Ujar Uday

Syaiful Hayat – Wakil Ketua APSI menambahkan IMEI control merupakan hal yang ditunggu tunggu, kesadaran akan perlunya kekuatan hukum untuk pengendalian perangkat ini, kelemahan yang ada juga tak luput dari perhatian. Dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membeli barang yang legal.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait peraturan ini, dimana Kapasitas server yang terbatas mulai mempengaruhi para pelaku usaha, Produk non-HKT yang juga terkena ekses, SWOP unit dari para pelaku usaha, atau perangkat yang tidak terdaftar dikarenakan tidak terjaring saat proses import. Selain itu Barang bawaan penumpang juga dapat berpotensi tidak terdaftar di IMEI, dan beberapa berang yang sesuai dengan Permendag No.38. Selain itu kami berpendapat akan ada potensi untuk menyalah gunakan CEIR.

“Sosialisasi kepada konsumen, memberikan pelayanan, value edit yang maksimal kepada konsumen ataupun kementrian dengan regulasi yang kuat. Awareness yang dapat diterapkan dimasyarakat.” Ujar Syaiful. (Bams)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *